Tampilkan postingan dengan label PT-DI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PT-DI. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 19 November 2016

Nigeria Siap Borong Pesawat N-219

✈ Karya Anak Bangsa N-219, Pesawat di Kawasan Perintis Karya Anak Bangsa (PT DI)

Indonesia saat ini menjadi negara yang memiliki perkembangan industri dirgantara yang mulai diperhitungkan di dunia. Melalui PT Dirgantara Indonesia (Persero), berbagai produk yang diciptakannya mulai banyak digunakan negara lain.

Yang terbaru, PTDI tengah mengembangkan pesawat jenis turboprop (balik-baling) yang digunakan untuk penerbangan komersil jarak pendek. Pesawat ini dinamakan N-219. Saat‎ ini pesawat anyar itu sudah diperkenalkan keluar hanggar, namun beberapa komponennya masih dalam proses sertifikasi.

Direktur Utama PTDI Budi Santoso m‎engungkapkan meski belum melakukan terbang perdana, namun dari hasil pameran yang diselenggarakan, sudah banyak pihak yang menyatakan minatnya untuk membeli pesawat ini.

Tak tanggung-tanggung, negara asal benua Afrika, Nigeria juga menyatakan siap memborong pesawat tersebut jika nantinya telah diproduksi.

"Salah satunya (Nigeria), bahkan mereka menawarkan untuk assembly di sana, mereka siap beli 100 pesawat," kata Budi saat berbincang dengan Liputan6.com seperti ditulis, Sabtu (18/11/2016).

http://images.detik.com/customthumb/2015/12/10/157/cawat8.jpg?w=780&q=90Meski begitu, Budi mengaku belum bisa memutuskan pernyataan menggembirakan dari Nigeria tersebut. Saat ini PTDI tengah konsentrasi melakukan sertifikasi dan setelah itu akan dilakukan terbang perdana. "Kalau sudah terbang, nanti baru kita bicarakan lagi soal komitmen itu," tegas Budi.

Seperti dikatakan Budi sebelumnya, beberapa perusahaan asal Benua Afrika tersebut, banyak pesawat dengan tipe yang sama yang banyak digunakan di negaranya namun kini berusia uzur. Ini karena produsen pesawat tersebut sudah tidak memproduksinya lagi.

Untuk itu, mereka memburu N-219 ini karena pesawat jenis ini akan menjadi idola baru‎ di langit-langit Afrika nantinya. Komitmen ini diakui Budi menjadi semangat tersendiri bagi PT DI untuk segera merampungkan produksi N-219. "Jadi mereka melihat ini untuk masa depannya Afrika," tambah Budi.

‎Tak hanya perusahaan luar negeri, Budi mengaku juga telah disiapkan perjanjian jual beli dengan perusahaan dalam negeri. Perusahaan ini dikatakannya siap membeli 40-60 unit N219. Hanya saja Budi masih enggan menandatangani kontrak tersebut sebelum N-219 terbang perdana.

Tak mau menyebutkan nama perusahaan itu, Budi hanya menjelaskan jika ini memiliki bisnis di penerbangan perintis.

"Buat saya itu 40-60 unit itu produksinya sekitar 3-4 tahun. Kan sekarang 12 unit per tahun, nanti akan naik jadi 24 unit pesawat per tahun. Jadi ini yang kita kerjakan," papar dia. (Yas/Ndw)

  Liputan 6  

Jumat, 18 November 2016

PTDI Didorong Manfaatkan Fasilitas Dana Penugasan Khusus

Ekspor Pesawat2 unit NC212i pesanan Filipina siap diserahterimakan. [detik]

Kementerian Perindustrian (Kemenprin) mendorong PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk ekspor pesawat ke beberapa negara dengan memanfaatkan dana penugasan khusus, national interest account (NIA), yang digunakan sebagai kredit pembeli dan modal kerja.

Skema NIA dinilai potensial untuk memperkuat kemampuan ekspor perusahaan di tengah kondisi ekonomi global yang melambat.

Dukungan dari pemerintah pada tahap pertama adalah buyers credit untuk ke beberapa negara yang memang memerlukan pembiayaan dari kita," jelas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Haris Munandar melalui keterangan resmi, Jumat (18/11/2016).

Menurut Haris, mekanisme kredit pembeli bisa diterapkan pada ekspor ke negara-negara yang kemampuan finansialnya terbatas, seperti Senegal atau Nepal, agar aliran kas PT DI tidak terganggu.

PT DI juga bisa memanfaatkan dana NIA sebagai modal kerja produksi pesawat untuk diekspor ke negara-negara yang memiliki pendanaan kuat seperti Uni Emirat Arab maupun Thailand.

Selanjutnya, pinjaman bisa untuk memperkuat working capital supaya pengadaan bahan baku lancar, delivery lebih cepat dan tidak ada hambatan. Soalnya banyak aktivitas ekspor perusahaan terganggu karena modal kerja ini,” tuturnya.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCCn6_r1JXjJO7NiJL3wSRp5hZfvC2RTAT1OwyglH9WcNWvgEwqGDrx_NH6tyZJvRmDDuj7_PbeF7XfgbjoMzgJXZDJZ945CJcMZSQnpUWnOUkvYZ8jxdZMciQe2jM85GSQy0EwO6h_Hvm/s1600/13724697_New+CN-235+MPA+TNI-AU.+Credit+to+Marchel..jpgPemerintah menyediakan dana NIA melalui Indonesia Exim bank untuk memberikan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit terlaksana, namun dinilai perlu.

Pada tahun 2016, dana yang tersedia dalam NIA mencapai Rp 2,2 triliun dan tidak sepenuhnya terpakai.

Pada tahun depan, pemerintah kembali menyuntikkan dana ke dalam NIA hingga total dana yang tersedia pada 2017 mencapai Rp 4,2 triliun.

Dana yang disiapkan Indonesia Exim bank cukup besar, dan itu dana bergulir,” kata Haris.

Sementara itu, Direktur Utama Budi Santoso menjelaskan, dana Indonesia Exim bank akan digunakan untuk mendukung rencana ekspor pesawat N-235 dan N-212.

PT DI mengajukan penggunaan dana NIA senilai Rp 400 miliar untuk mendukung aktivitas ekspor perusahaan ke beberapa negara Afrika dan Asia.

"Kami mencoba untuk ekspor, beberapa negara punya uang, tetapi beberapa negara masih butuh financing,” tuturnya.

Menurut Budi, kedua jenis pesawat tersebut layak mendapatkan dukungan dana dari NIA karena merupakan produk hasil pengembangan nasional hingga dikuasai 100 persen oleh PT DI.

"Pesawat-pesawat itu adalah milik kita seluruhnya. Harga pesawat N-235 sekitar 25 juta dollar AS, sedangkan N-212 kira-kira separuhnya,” ujarnya.
 

  Kompas  

Kamis, 17 November 2016

Kemenperin Dukung Ekspor Pesawat PT Dirgantara Indonesia

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxf1XYWVKMPPHhcAIBLttdDUCPYj6mCyJvZkjTpx4-6FEoY2tGftQuar-kjja7sqpNGNlMUnrtHRwxQKuXy3lP2ov-iJPjk2EG2zYzbPIy-j6O9PcPDw0ywjA1mO7tYR2RWJUphrN8T6n0/s1600/n219-ptdi.jpgIlustrasi N219 PTDI

P
ementerian Perindustrian mendukung ekspor pesawat yang dilakukan PT Dirgantara Indonesia (DI) ke beberapa negara menggunakan pembiayaan buyer's credit dengan skema National Interest Account (NIA) oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank.

Demikian disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian Haris Munandar usai mendampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bertemu direksi PT DI.

"Ini kan masalah pembiayaan. Nah ini nanti dukungan dari pemerintah untuk tahap pertama ini adalah buyer's credit untuk beberapa negara yang memang memerlukan pembiayaan dari kita. Jadi kita memberikan kredit kepada asing yang mau membeli pesawat," kata Haris di Jakarta, Rabu.

Menurut Haris, nilai dari pembiayaan tersebut mencapai Rp 400 miliar untuk ekspor pesawat PT DI ke beberapa negara seperti seperti Thailand, Filipina, Nepal, Senegal dan Uni Emirat Arab.

"Tapi, tidak semuanya memanfaatkan pembiayaan tersebut, karena hanya beberapa negara yang membutuhkan seperti Nepal dan Senegal. Kalau negara kaya ya tidak perlu," ungkap Haris.

Kendati demikian, pembiayaan yang diajukan juga dapat digunakan sebagai modal kerja PT DI untuk meningkatkan daya saing produknya yang akan diekspor.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCCn6_r1JXjJO7NiJL3wSRp5hZfvC2RTAT1OwyglH9WcNWvgEwqGDrx_NH6tyZJvRmDDuj7_PbeF7XfgbjoMzgJXZDJZ945CJcMZSQnpUWnOUkvYZ8jxdZMciQe2jM85GSQy0EwO6h_Hvm/s1600/13724697_New+CN-235+MPA+TNI-AU.+Credit+to+Marchel..jpg"Kalau Thailand dan Uni Emirat Arab kan tidak perlu. Maka, buyer's credit yang diajukan akan menjadi modal kerja, sehingga harga pesawat tersebut akan kompetitif jika dijual ke luar negeri," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT DI Budi santoso menyampaikan, perusahaan tengah berupaya menggenjot ekspor hingga 2018.

"Kalau kita melihat pangsa pasar kita, kita tidak bisa ketergantungan pada APBN, pada pembelian dari pemerintah. Nah, kita targetkan 2018 akan meningkatkan ekspor," ujar Budi.

Budi menilai, PT DI akan menyasar negara-negara di Afrika untuk pasar ekspor selanjutnya, karena melihat potensi yang kebituhan yang tinggi.

Menurutnya, skema pembiayaan dari LPEI dapat menunjang ekspor pesawat ke negara Afrika yang notabene membutuhkan pendanaan dalam pembeliannya.

"Dengan adanya NIA ini, kenapa tidak di push ekspor untuk pendapatan negara. Jadi, bisa dimanfaatkan untuk pendanaan maupun kami sebagai produsen untuk working capital," tukasnya.

Adapun beberapa negara saat ini telah menggunakan pesawat buatan PT DI, di antaranya Vietnam, Filipina dan Thailand untuk jenis pesawat NC212.

Sementara Uni Emirat Arab dan Korea Selatan menggunakan pesawat CN235 buatan PT DI.

  ★ Antara  

Rabu, 16 November 2016

PT DI Kembangkan Helikopter Anti-Kapal Selam Pesanan TNI-AL

➶ Diserahkan Mulai Tahun Depan➶ Ilustrasi helikopter Panther [google]

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso mengatakan tengah menyiapkan pengembangan helikopter pesanan TNI Angkatan Laut dengan kemampuan anti-kapal selam. “Tahun depan kami mulai membuat pesanan TNI Angkatan Laut untuk helikopter anti-kapal selam,” katanya di Bandung, Selasa, 15 November 2016.

Budi mengatakan helikopter anti-kapal selam itu dibangun bersama Airbus Helicopters Perancis. Fisik helikopter Panther itu mirip dengan pesawat operasional yang dipergunakan Basarnas, yakni AS365 N3+ Dauphin. “Kalau Dauphin itu versi sipil, helikopter Panther itu versi militernya,” ucapnya.

PT Dirgantara Indonesia mendapat pesanan dari TNI Angkatan Laut untuk membangun 11 unit helikopter anti-kapal selam. “Angkatan Laut memesan 11 unit, sudah 2 tahun lalu. Tinggal delivery mulai tahun depan,” kata Budi.

Budi mengatakan pengerjaan helikopter Dauphin menjadi modal bagi PT Dirgantara Indonesia untuk mengembangkan helikopter anti-kapal selam Panther. Helikopter pesanan Basarnas itu, misalnya, diserahkan hari ini. “Dengan mengerjakan pesanan Basarnas, ini menjadi pengetahuan dasar kami untuk mengembangkan pesawat ini,” tuturnya.

Menurut Budi, tipe militer Panther itu menjadi pilihan TNI Angkatan Laut karena kemampuannya mendarat di kapal yang berukuran relatif kecil, yakni kapal laut dengan tipe sigma class ship. “Trennya bagus, karena makin lama kapal Angkatan Laut di mana pun itu makin kecil, enggak pakai kapal-kapal besar. Meriam udah enggak ada yang gede-gede lagi di kapal itu, juga makin kecil, sehingga semua peralatan yang dibutuhkan semakin kecil,” ujarnya.

Budi mengaku, kendati belum rampung, rencana PT Dirgantara mengembangkan helikopter anti-kapal selam sudah menarik minat sejumlah negara. “Beberepa negara Timur Tengah yang punya kapal kecil juga tertarik menggunakan hal yang sama, tapi kami selesaikan dulu pesanan Angkatan Laut. Kalau selesai, baru kita ke negara lain,” ucapnya.

Menurut Budi, PT Dirgantara berencana memperbanyak konten lokal untuk helikopter Panther anti-kapal selam pesanan TNI Angkatan Laut itu. Sejumlah sistem akan ditanam di helikopter anti-kapal selam pesanan TNI Angkatan Laut itu. Di antaranya, peralatan sonar yang bisa diturunkan dalam laut hingga persenjataan torpedo anti-kapal selam. “Panther untuk Angkatan Laut ini kita bongkar habis karena harus diisi peralatan sonar, torpedo, dan lain-lain.

Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia Budiman Saleh mengatakan PT Dirgantara menggandeng sejumlah vendor untuk memasok peralatan mendukung sistem helikopter hingga persenjataan. “Contohnya torpedo, roket, kemudian sensor-sensor macam-macam, ada juga FLIR, serta sonar yang dicelupkan ke laut. Yang merakit dan mendesain itu PT Dirgantara Indonesia, bukan domainnya Airbuss,” katanya.

Menurut Budiman, lewat produk itu, PT Dirgantara memegang property right atau license mission helikopter itu. “Nah, yang memegang paten, property right, intellectual property right helikopter anti-kapal selam itu kami. Kalau Airbuss mau jualan itu monggo, tapi dia jualan platform saja.

Budiman mengatakan harga pesawat yang telah dipasangi berbagai sistem mission itu bisa lebih mahal ketimbang penjualan platform dasar pesawatnya. Dia mencontohkan penjualan pesawat CN235 yang kosong berkisar US$ 26–28 juta. Tapi, dengan tambahan berbagai sistem mission, seperti untuk kebutuhan patroli maritim, harganya bisa melonjak menjadi US$ 45–60 juta.

   Tempo  

Selasa, 15 November 2016

Basarnas Akan Beli 13 Heli Dauphin Lagi dari PT DI

൬ 2 Helikopter Dauphin pesanan BNPP [def.pk]

Basarnas akan beli 13 unit helikopter AS365 Dauphin lewat PT Dirgantara Indonesia. Heli jenis ini dipilih untuk melengkapi tiga helikopter yang kini sudah dimiliki sehingga jumlahnya akan genap jadi satu skadron. Komitmen ini diambil sebagai upaya untuk ikut mendukung pengembangan industri strategis dalam negeri. Demikian ungkap Kepala Basarnas Marsdya TNI F.H. Bambang Soelistyo dalam jumpa pers usai Serah Terima Dua Helikopter AS365N3+ Dauphin, Selasa (15/11) di Hanggar DI, Bandung.

Bagaimana pun dari hitungan kebutuhan operasional selama ini, minimal kami memang butuh satu skadron, yang mana jumlahnya adalah 16 unit. Hingga saat ini kami baru memiliki tiga unit, yakni dua AS365 dan satu AW 139. Heli-heli ini akan ditempatkan di wilayah operasi Indonesia Barat, Tengah-Barat, Tengah-Timur, dan Timur. Heli AW139 sendiri dipilih karena performanya dinilai tepat untuk misi SAR di Papua, dan heli ini memang akan ditempatkan di sana,” ungkap Bambang Soelistyo.

Hadir dalam acara Serah Terima Helikopter Dauphin hari Selasa ini, Dirut DI Budi Santoso serta jajaran pimpinan Basarnas dan DI. Pada kesempatan sama, Bambang Soelistyo menyatakan pula kehadiran pesawat terbang dan kapal dengan teknologi modern adalah suatu keharusan bagi Basarnas demi mempermudah dan mempermudah misi dan tugas SAR di dalam negeri. Di lain pihak, untuk keperluan yang sama, Basarnas juga tengah membangun Flight Monitoring System untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam operasi percarian dan pertolongan kecelakaan serta musibah.

Tampilan kokpit AS365 Dauphin Basarnas. [Angkasa]

Bagi DI, seperti diungkap Budi Santoso, menyiapkan Dauphin sendiri adalah hal baru. Selain mampu merakit pesawat jenis baru, enjinir pabrikan pesawat yang terletak di Bandung, Jawa Barat ini, ini selanjutnya beroleh kemampuan merancang sistem yang diperlukan untuk tugas-tugas SAR. Pengetahuan dan pengalaman serupa juga akan diperoleh lewat perancangan sistem internal untuk 11 heli AS565 Panther pesanan TNI AL yang sebentar lagi akan dikerjakan.

Panther dan Dauphin sendiri sosoknya serupa, namun Airbus Helicopters merancangnya untuk kebutuhan berbeda. Jika Panther untuk keperluan militer, Dauphin untuk sipil. “Selanjutnya property right dari sistem internal Dauphin dan Panther akan jadi milik PT DI. Dengan demikian jika Airbus Helicopters (Perancis) dapat pesanan lagi untuk helikopter dengan sistem yang sama, DI berhak atas royaltinya. Kami pikir, heli-heli dengan sistem serupa akan banyak dibutuhkan banyak negara, karena telah disesuaikan dengan trend kapal-kapal perang yang kian mengecil,” ujar Budi Santoso.

Bagi TNI AL, Panther selanjutnya memang akan kerap “disiagakan” di kapal-kapal perang terbarunya yang berasal dari kelas Sigma yang bersosok kecil dibandingkan kapal-kapal perang dari era terdahulu. Selain mampu merakit/membuat Dauphin dan Panther, DI juga telah fasih merakit/membuat helikopter jenis BO105, Bell 412, AS 332 Super Puma, EC 725 Cougar, serta AS350 Ecureuil dan AS 550/5 Fennec. Kedua tipe heli terakhir, sementara ini sedang digarap DI untuk kebutuhan Dinas Penerbangan TNI AD.
 

  ൬ Angkasa  

PT DI Serahkan Dua Helikopter Kepada Basarnas

൬ Helikopter medium class AS365N3 Dauphin buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) khusus Search and Rescue pesanan Badan SAR Nasional (Basarnas). [KOMPAS.com/Putra Prima Perdana]

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menyerahkan dua helikopter medium class AS365N3+Dauphin khusus Search and Rescue pesanan dari Badan SAR Nasional (Basarnas).

Serah terima dilakukan di Hanggar Rotary Wing KP II PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (15/11/2016).

Direktur Utama PTDI Budi Santoso mengatakan, helikopter AS365N3+Dauphin ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat memudahkan rescuer dan pilot dalam proses evakuasi SAR, baik untuk evakuasi korban bencana alam ataupun mencari korban kecelakaan pesawat terbang.

"Pesawat ini kami pakaikan hoist. Selain itu, kami juga pakai fitur autopilot empat exsist agar proses hoisting lebih stabil. Dengan dibantu autopilot empat exsist, untuk rescue lebih mudah. Jadi untuk rescue yang paling penting adalah stabilitas waktu covering," ujar Budi seusai serah terima, Selasa siang.

Budi menambahkan, secara konstruksi, helikopter AS365N3+Dauphin merupakan produk kerjasama PTDI dengan perusahaan Airbus Helicopters, Perancis.

Meski bukan produk asli PTDI, teknologi dan fitur-fitur SAR yang disematkan pada helikopter ini sah menjadi produk asli buatan PTDI.

"Belum banyak (unsur) lokalnya. Nanti kami targetkan (produk) berikutnya lebih banyak lokalnya. Properti right untuk sistemnya milik PTDI. Meskipun helikopter milik Airbus, kalau ada yang perlu tipe sama dengan peralatan sama Airbus harus bayar royalti ke PTDI untuk sistemnya, karena kita yang mengembangkan teknologi pesawat ini," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Basarnas FH Bambang Sulistyo mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk kembali memesan kembali helikopter buatan PTDI sebagai bentuk dukungan terhadap industri lokal.

"Basarnas punya komitmen untuk mendorong kekuatan industri strategis agar bisa berkembang bersama-sama menjadi kebanggaan bangsa," tuturnya.

Bambang menambahkan, dua helikopter AS365N3+Dauphin yang sebelumnya telah diserahkan oleh PTDI kepada Basarnas pada tanggal 18 Februari 2014 silam sudah banyak membantu kinerja Basarnas.

"Harapan ke depan mudah-mudahan bisa menggunakan kembali hasil produk buatan PTDI. Kalau sesuai spesifikasi kita akan manfaatkan hasil produk dari PTDI,"
 

  ൬ Kompas  

Jumat, 11 November 2016

Program Pesawat KFX/IFX

Memasuki tahap desain awalIlustrasi KFX [google]

Korea Aerospace Industries (KAI) menyatakan program jet tempur generasi 4,5 KF-X memasuki tahap desain awal, setelah menyelesaikan pembangunan teknis (di mana konfigurasi dasar sudah ditetapkan), pada 28 Desember tahun lalu. Pemerintah Indonesia telah mengambil 20 persen saham dalam program pembangunan, dimana PT Dirgantara Indonesia memimpin partisipasi lokal yang disebut IF-X di Indonesia.

Pada tanggal 26 Mei tahun ini, South Korean Defense Acquisition Program Administration (DAPA), yang merupakan lembaga kontraktor utama, mengumumkan pemilihan General Electric sebagai pemenang lelang untuk memasok powerplant pesawat dalam bentuk dua mesin 98kN (22.000 lb) F414- GE-400.

Tahap desain awal akan berakhir pada kuartal kedua tahun 2018, yang mengarah ke penerbangan pertama. Diharapkan penerbangan pertama dapat dilaksanakan pada tahun 2021/2022. Pengiriman akan dimulai sekitar tahun 2025.

http://jakartagreater.com/wp-content/uploads/2015/02/image0014-e1424009653447.jpgModel Pesawat KFX/IFX

Korea Selatan telah menyatakan akan membeli lebih dari 100 pesawat KF-X, sedangkan Indonesia diperkirakan akan memperoleh lebih dari 50 pesawat. IF-X akan berbeda dalam beberapa hal dari KF-X, terutama dalam sistemnya. KAI sedang mengembangkan arsitektur avionik untuk pesawat Korea, sementara Infoglobal telah dipilih untuk memasok beberapa elemen untuk IF-X.

Kedua negara tertarik untuk memaksimalkan konten lokal, tetapi ada beberapa peluang pemasok luar negeri untuk berpartisipasi dalam program komponen dan sistem yang berada di luar kemampuan Korea/ Indonesia. Radar dan peperangan elektronik adalah dua bidang utama yang menarik proposal dari luar negeri.

Di Indo Defence 2016, Leonardo menampilkan model radar Raven ES-05 yang dikembangkan untuk Gripen NG Saab, lengkap dengan associated infrared search and track and IFF system dan menawarkannya sebagai contender untuk pesawat KF-X/ IF-X.

Saab meluncurkan radar tempur AESA baru di acara ADEX di Seoul Oktober lalu, dan juga pitching, dengan sistem EW, untuk program pesawat KF-X. Ini adalah radar tempur pertama di dunia dengan fitur teknologi semikonduktor galium nitrida. [IHS Janes]
 

  Garuda Militer  

Rabu, 09 November 2016

Kerjasama PTDI dan KAI

Buat Pesawat Tanpa Awak Modernhttp://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/boot-ptdi-di-penyelenggaraan-indo-defence-aerospace-helicopter-and-_161109163553-310.jpgBooth PTDI di penyelenggaraan Indo Defence, Aerospace, Helicopter and Marine 2016 Expo & Forum. ☆

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman untuk Implementasi Strategic Cooperation Agreement (SCA) dengan Korea Aerospace Industries (KAI), Ltd. PTDI nantinya akan menjadi perusahaan resmi yang ditunjuk oleh KAI untuk melakukan dukungan pemeliharaan, perbaikan dan overhaul termasuk sustainability, modifikasi dan upgrading untuk pesawat tempur T50i Golden Eagle dan pesawat latih militer KT1B.

SCA ditandatangani oleh Direktur Niaga dan Restrukturisasi PTDI, Budiman Saleh bersama Senior Executive Vice President & General Manager Research & Development Group Division, Jang Sung Sub dan disaksikan langsung Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, Direktur Utama PTDI, Budi Santoso, CEO KAI, Ha Sung Yong bersama Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Cho Tai Young.

PTDI dan KAI juga akan melakukan pengembangan bersama untuk pesawat terbang tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV), dengan konsep pembelajaran dan desain, termasuk nantinya akan dilakukan survey untuk melihat kebutuhan pengguna dan analisa resiko. Diharapkan kerja sama ini akan dapat menghasilkan pesawat tanpa awak generasi selanjutnya yang lebih modern dan dibutuhkan pasar.

Sebelumnya, PTDI telah berhasil membuat Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) Wulung yang dikembangkan bersama dengan BPPT, dan Balitbang Kemhan RI dan telah berhasil mendapatkan sertifikat tipe (Type Certificate) dari Indonesian Military Airworthiness Authority (IMAA) Kementerian Pertahanan RI. Dengan didapatkannya Type Certificate PTTA Wulung dari IMAA, PTTA Wulung telah memenuhi regulasi dan siap untuk diproduksi secara massal.

Dalam kerja sama di bidang pemasaran, akan dibentuk komite untuk mempelajari dan menganalisa pasar potensial seluruh produk yang dihasilkan PTDI dan KAI dan akan ditetapkan strategi dari masing-masing produk untuk dapat memenangkan persaingan di pasar alutsista dalam negeri dan luar negeri. Kerja sama jangka panjang ini nantinya akan menghasilkan sinergi dan integrasi marketing dan komersial serta berkembang ke kerja sama untuk ekspor pesawat tempur KFX/IFX.

Kedua Pihak setuju untuk melakukan kerja sama pemasaran CN235 dan KUH-1 di Indonesian dan Korea Selatan serta untuk mengembangkan potensi pasar bersama-sama. Saat ini, Indonesia mengoperasikan lebih dari 200 unit helikopter militer dan para-public, sehingga diperkirakan adanya permintaan besar pergantian unit karena penuaan usia armada yang sudah ada. Selanjutnya, pengenalan masing-masing produk di kedua Negara diharapkan akan menjadi unggulan dalam pengembangan pasar di kawanan asia tenggara.

Setelah penandatanganan Implementasi Strategic Cooperation Agreement (SCA) diharapkan seluruh program dan kegiatan terkait dengan pembangunan dan penguasaan teknologi pesawat tempur dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu. Keberlanjutan program pesawat tempur KFX/IFX akan dilaksanakan secara simultan sejalan dengan pelaksanaan fase Engineering and Manufacturing Development (EMD).

Program KFX/IFX fase Engineering and Manufacturing Development (EMD) merupakan program 10 tahun dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2026. Saat ini PTDI telah mengirimkan sebanyak 70 orang engineer baik yang senior maupun yunior yang dikirimkan ke Korea Selatan, dan jumlah ini akan meningkat setiap tahunnya serta akan mencapai puncaknya di tahun 2022 dimana akan ada hampir 200 engineer yang dikirimkan ke Korea Selatan.

"Kami akan kirim 200 sampai 300 orang ke Korea," kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero), Budi Santoso, melalui siaran pers.

Ditargetkan di tahun 2021 pesawat tempur KFX/IFX bisa diperkenalkan ke publik, kemudian membuat prototype ke-5 yang diproduksi di PTDI di tahun 2022. Setelah itu akan dikirimkan ke Korea Selatan untuk disempurnakan dan akan dikirimkan kembali ke Indonesia sebagai flying test bed untuk pengembangan dan wahana pembelajaran generasi muda PTDI. Dan diharapkan pesawat tempur KFX/IFX bisa mendapatkan Type Certificate di tahun 2025.

  Republika  

Minggu, 06 November 2016

Delegasi AU Filipina Tinjau NC212i Pesanannya

✈ Kunjungan Delegasi AU Filipina [PTDI]

Pesawat NC212i yang telah dipesan Filipina siap dikirimkan. Untuk melihat pesawat pesanannya tersebut, Under Secretary Phillipines Air Force (USEC PAF), Raymundo Elefante didampingi Chief of Air Staff Phillipines Air Force, Mayor Jenderal Roz Briguez berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung tadi pagi (4/11/2016).

Direktur Niaga dan Restrukturisasi PTDI Budiman Saleh yang menerima kunjungan tersebut mengatakan, ”Mereka mau melakukan inspeksi, training, dan delivery.” Untuk latihan pengoperasiannya akan dilaksanakan pada Januari 2017, sementara pengirimannya setelah pelatihan tersebut. Budiman pun menyebut, harga dua pesawat NC212i pesanan Filipina itu, termasuk suku cadangnya, sekitar 19 juta dolar AS.

http://img.jakpost.net/c/2016/11/04/2016_11_04_15389_1478270053._large.jpgMenjaga hubungan baik antar-negara ASEAN menjadi salah satu alasan kenapa Filipina memesanan dua pesawat buatan PTDI itu. “Kami sengaja mengalihkan perhatian ke negara-negara tetangga. Harganya juga sangat kompetitif,” ujar Mayor Jenderal Raymundo. Di samping itu, fitur-fitur yang dibutuhkan oleh militer Filipina juga cocok, seperti untuk mengangkut dan dropping pasukan.

Sebelumnya, rombongan dari Filipina itu berkunjung ke booth PTDI di Indo Defence 2016 Expo & Forum di Jakarta. Di ajang promosi peralatan pertahanan itu, PTDI memang mengenalkan pesawat multiguna generasi terbaru dari NC212 itu. NC212i berdaya angkut 28 penumpang, memiliki ramp door, kabin yang luas, serta sistem navigasi dan komunikasi yang modern. Biaya operasinya lebih rendah dibandingkan pesawat sekelasnya, sehingga kompetitif di pasar pesawat kecil.

https://lancercell.files.wordpress.com/2016/08/nc-212i-filipina.jpg?w=863Saat ini, PTDI sedang membuat tiga pesawat NC212i pesanan dari Vietnam, yang seluruh proses pembuatan strukturnya dikerjakan seluruhnya di Bandung. PTDI ditargetkan untuk mendapatkan sertifikasi EASA pada akhir tahun ini atau awal tahun 2017.

Author: Reni R.

  Angkasa