Nigeria Siap Borong Pesawat N-219

✈ Karya Anak Bangsa N-219, Pesawat di Kawasan Perintis Karya Anak Bangsa (PT DI)

Indonesia saat ini menjadi negara yang memiliki perkembangan industri dirgantara yang mulai diperhitungkan di dunia. Melalui PT Dirgantara Indonesia (Persero), berbagai produk yang diciptakannya mulai banyak digunakan negara lain.

Yang terbaru, PTDI tengah mengembangkan pesawat jenis turboprop (balik-baling) yang digunakan untuk penerbangan komersil jarak pendek. Pesawat ini dinamakan N-219. Saat‎ ini pesawat anyar itu sudah diperkenalkan keluar hanggar, namun beberapa komponennya masih dalam proses sertifikasi.

Direktur Utama PTDI Budi Santoso m‎engungkapkan meski belum melakukan terbang perdana, namun dari hasil pameran yang diselenggarakan, sudah banyak pihak yang menyatakan minatnya untuk membeli pesawat ini.

Tak tanggung-tanggung, negara asal benua Afrika, Nigeria juga menyatakan siap memborong pesawat tersebut jika nantinya telah diproduksi.

"Salah satunya (Nigeria), bahkan mereka menawarkan untuk assembly di sana, mereka siap beli 100 pesawat," kata Budi saat berbincang dengan Liputan6.com seperti ditulis, Sabtu (18/11/2016).

Meski begitu, Budi mengaku belum bisa memutuskan pernyataan menggembirakan dari Nigeria tersebut. Saat ini PTDI tengah konsentrasi melakukan sertifikasi dan setelah itu akan dilakukan terbang perdana. "Kalau sudah terbang, nanti baru kita bicarakan lagi soal komitmen itu," tegas Budi.

Seperti dikatakan Budi sebelumnya, beberapa perusahaan asal Benua Afrika tersebut, banyak pesawat dengan tipe yang sama yang banyak digunakan di negaranya namun kini berusia uzur. Ini karena produsen pesawat tersebut sudah tidak memproduksinya lagi.

Untuk itu, mereka memburu N-219 ini karena pesawat jenis ini akan menjadi idola baru‎ di langit-langit Afrika nantinya. Komitmen ini diakui Budi menjadi semangat tersendiri bagi PT DI untuk segera merampungkan produksi N-219. "Jadi mereka melihat ini untuk masa depannya Afrika," tambah Budi.

‎Tak hanya perusahaan luar negeri, Budi mengaku juga telah disiapkan perjanjian jual beli dengan perusahaan dalam negeri. Perusahaan ini dikatakannya siap membeli 40-60 unit N219. Hanya saja Budi masih enggan menandatangani kontrak tersebut sebelum N-219 terbang perdana.

Tak mau menyebutkan nama perusahaan itu, Budi hanya menjelaskan jika ini memiliki bisnis di penerbangan perintis.

"Buat saya itu 40-60 unit itu produksinya sekitar 3-4 tahun. Kan sekarang 12 unit per tahun, nanti akan naik jadi 24 unit pesawat per tahun. Jadi ini yang kita kerjakan," papar dia. (Yas/Ndw)

  ✈ Liputan 6  

Pindad dan Theon Luncurkan Pindad Optronics Workshop

✈ Multi Purpose Night Vision Sight Pada pagelaran Indo Defence 2016, PT Pindad (Persero) dan perusahaan system optronic dari Yunani, Theon meluncurkan proyek kerjasama bersama yang diber nama PIndad Optronics Workshop. Menteri Pertahanan Yunani, Panos Kammenos menghadiri acara peluncuran ini dengan didampingi dengan Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose dan jajaran manajemen.

Ruang lingkup kerjasama Pindad dan Theon meliputi produksi bersama Teropong Bidik Senapan Malam (TBSM) di Pindad, pembangunan lini assembly dan penjualan bersama. MoU kerjasama telah ditandatangani sejak Februari 2015, saat ini pembangunan fasilitas dan lini produksi memasuki tahap akhir sehingga pada awal 2017 dapat memasuki proses produksi.

TBSM hasil kerjasama Pindad dan Theon ini akan diproduksi di Indonesia dengan memaksimalkan penggunaan material dari dalam negeri, didesain untuk memiliki resolusi tinggi, performa yang baik dan praktis penggunaannya. Teropong dibuat untuk memenuhi kebutuhan prajurit di lapangan dalam operasi militer di malam hari dan memenuhi Minimum Esential Force (MEF) TNI dengan potensi pasar meliputi Mabes TNI, TNI AD, Polri dan pasar Ekspor.

"Senapan kami sudah mendukung performa TNI sejak lama dan menjadi senjata organik yang dipakai para prajurit di lapangan. TBSM yang akan kami produksi bersama akan didesain khusus agar kompatibel dengan senjata yang diproduksi Pindad dan sudah dipergunakan di lapangan," tutur Direktur Utama Pindad, Abraham Mose.

Teropong tersebut nantinya dapat dipasang untuk berbagai senjata, terutama buatan Pindad yang telah tersebar di berbagai satuan seperti SS2 dan kompatibel dengan Trijicon. Tipe teropong yang akan dibuat meliputi Damon, Erebus, Mini Weapon Sight serta jenis night vision lainnya sesuai kebutuhan.

Instrumen Optik dalam TBSM dibuat dengan teknologi tinggi yang memungkinkan pemakainya melihat dalam keadaan gelap pada kondisi malam hari, di dalam hutan dan medan dengan kondisi cahaya yang minim.

Kerjasama yang dirintis Pindad dengan salah satu pemimpin pasar global memiliki harapan bahwa proses alih teknologi yang dilakukan akan berjalan secara lebih maksimal dan akan berujung pada penguasaan teknologi perusahaan akan meningkat. (Anggia)

  ✈ Pindad  

PTDI Didorong Manfaatkan Fasilitas Dana Penugasan Khusus

Ekspor Pesawat2 unit NC212i pesanan Filipina siap diserahterimakan. [detik] ☆

Kementerian Perindustrian (Kemenprin) mendorong PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk ekspor pesawat ke beberapa negara dengan memanfaatkan dana penugasan khusus, national interest account (NIA), yang digunakan sebagai kredit pembeli dan modal kerja.

Skema NIA dinilai potensial untuk memperkuat kemampuan ekspor perusahaan di tengah kondisi ekonomi global yang melambat.

“Dukungan dari pemerintah pada tahap pertama adalah buyers credit untuk ke beberapa negara yang memang memerlukan pembiayaan dari kita," jelas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Haris Munandar melalui keterangan resmi, Jumat (18/11/2016).

Menurut Haris, mekanisme kredit pembeli bisa diterapkan pada ekspor ke negara-negara yang kemampuan finansialnya terbatas, seperti Senegal atau Nepal, agar aliran kas PT DI tidak terganggu.

PT DI juga bisa memanfaatkan dana NIA sebagai modal kerja produksi pesawat untuk diekspor ke negara-negara yang memiliki pendanaan kuat seperti Uni Emirat Arab maupun Thailand.

“Selanjutnya, pinjaman bisa untuk memperkuat working capital supaya pengadaan bahan baku lancar, delivery lebih cepat dan tidak ada hambatan. Soalnya banyak aktivitas ekspor perusahaan terganggu karena modal kerja ini,” tuturnya.

Pemerintah menyediakan dana NIA melalui Indonesia Exim bank untuk memberikan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit terlaksana, namun dinilai perlu.

Pada tahun 2016, dana yang tersedia dalam NIA mencapai Rp 2,2 triliun dan tidak sepenuhnya terpakai.

Pada tahun depan, pemerintah kembali menyuntikkan dana ke dalam NIA hingga total dana yang tersedia pada 2017 mencapai Rp 4,2 triliun.

“Dana yang disiapkan Indonesia Exim bank cukup besar, dan itu dana bergulir,” kata Haris.

Sementara itu, Direktur Utama Budi Santoso menjelaskan, dana Indonesia Exim bank akan digunakan untuk mendukung rencana ekspor pesawat N-235 dan N-212.

PT DI mengajukan penggunaan dana NIA senilai Rp 400 miliar untuk mendukung aktivitas ekspor perusahaan ke beberapa negara Afrika dan Asia.

"Kami mencoba untuk ekspor, beberapa negara punya uang, tetapi beberapa negara masih butuh financing,” tuturnya.

Menurut Budi, kedua jenis pesawat tersebut layak mendapatkan dukungan dana dari NIA karena merupakan produk hasil pengembangan nasional hingga dikuasai 100 persen oleh PT DI.

"Pesawat-pesawat itu adalah milik kita seluruhnya. Harga pesawat N-235 sekitar 25 juta dollar AS, sedangkan N-212 kira-kira separuhnya,” ujarnya. 

  ☆ Kompas  

Menhan Laos dan RI Bahas Kerjasama Pendidikan Militer

➶ Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu bertemu dengan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Demokratik Laos Chansamone Chanyalath bertukar cendera mata di kantor Kementerian Pertahanan Laos, Selasa (15/11/2017), usai membahas kerja sama bilateral. ○

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu bertemu dengan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Demokratik Laos Chansamone Chanyalath, di kantor Kementerian Pertahanan Laos, Selasa (15/11).

Pertemuan itu sebagai sarana tukar menukar pandangan tentang kemungkinan kerja sama pertahanan kedua negara.

Ryamizard mengatakan, Indonesia menawarkan kerja sama pertahanan kepada Laos dalam rangka membangun saling percaya dan perdamaian di kawasan.

Dua bidang yang ditawarkan Indonesia terkait dengan industri pertahanan dan pendidikan militer, terutama undangan pendidikan untuk para perwira Laos ikut Sekolah Staf dan Komando TNI maupun angkatan.

“Indonesia dan Laos bisa menggali kembali kemungkinan-kemungkinan kerja sama pertahanan,” kata Ryamizard.

Hal ini disambut oleh Chansamone Chanyalath yang mengatakan, pihaknya sangat senang dengan tawaran kerja sama baik industri pertahanan maupun pendidikan militer.

Di masa lalu, sudah banyak perwira dari Tentara Rakyat Laos yang belajar di Indonesia. Pelajaran di kelas diadakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pertukaran perwira itu akan membuka ruang untuk kedua negara mengembangkan ilmu militernya.

Chansamone juga menyambut itikad Indonesia untuk menyelesaikan permasalah di kawasan dengan damai.

Menurutnya, kalau pun ada hal-hal tak terduga yang terjadi di kawasan yang melibatkan negara-negara ASEAN maupun pihak luar, bisa diselesaikan secara damai baik secara bilateral dan multilateran.

“Kita selesaikan dengan pembicaraan baik di tingkat kelompok kerja maupun tingkat yang lebih tinggi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Rymizard menyinggung juga tentang keamanan maritim di Laut China Selatan. Menurutnya, massifnya jalur logistik dan perdagangan di Laut China Selatan membuat semua negara-negara ASEAN, bahkan dunia memiliki kepentingan.

“Indonesia cinta damai, kita inginkan konflik bisa dihindari,” tambahnya.

  ★ Kompas  

Perkembangan Rudal Petir

Wahana udara rekayasa anak negeri akan diubah menjadi Target Drone Rudal Petir yang akan menjadi Target Drone [Indomiliter] ☆

Rudal Petir yang di rancang menjadi rudal jelajah merupakan karya anak bangsa mewujudkan rudal nasional. Rudal dengan kecepatan subsonic mampu menghajar sasaran di permukaan sejauh 60 km. Selain menjadi bukti inovasi dan kemandirian industri pertahanan nasional, desain Petir sudah mengadopsi mesin turbin.

Menurut berita informasi militer Indomiliter, perancang rudal petir akan mengarahkan rudal karyanya menjadi target drone. Rudal Petir tetap ditampilkan oleh PT Sari Bahari dalam ajang Indo Defence 2016. Berubah menjadi target drone kini Petir dalam proses penjajakan untuk digunakan oleh satuan TNI.

Dalam operasionalnya, karena tidak dilengkapi fasilitas roda, Petir dilontarkan lewat platform peluncur. Sementara untuk mendaratkannnya menggunakan jaring. Petir dirancang sebagai rudal permukaan ke permukaan berkemampuan balistik. Dengan program yang ditanam rudal petir dapat di seting untuk menuju ke target sasaran vital tertentu yang tidak bergerak. Dengan titik kerendahan terbang berada pada ketinggian 20 meter, Petir mampu melintasi kontur sehingga meminimalkan untuk terbaca oleh radar dan menghindari frekuensi yang berubah-ubah, serta mereduksi risiko di jamming.

Perangkat GCS (Ground Control Station) drone Petir. [indomiliter]

Poin keunggulan Petir diantaranya mengadopsi sejumlah teknologi mutakhir untuk pengindraan sasaran. Diantaranya sudah mengadopsi multiple 3D point, ini lebih maju daripada rudal yang menggunakan seeker, konsekuensinya Petir nanti dibenamkan prosesor tingkat tinggi untuk memproses data sasaran tembak. Petir menggunakan engine standar dengan kecepatan 260 kilometer per jam. Teknisi sedang merancang engine sendiri yang diharapkan mampu mendongkrak kecepatan Petir menjadi 500 km per jam.

Sejak 2014, tiga prototipe Petir menjalani serangkaian uji coba. Yang terakhir, pengujian terbang dilakukan di Pameungpeuk, Jawa Barat. Selama percobaan, Petir belum diisi hulu ledak karena hanya menguji aspek aerodinamika. Petir diklaim cocok dengan kebutuhan militer Indonesia. Selama ini rudal dengan jarak jelajah 45–60 km belum terisi. Dengan jarak jangkau yang lebih pendek, tentunya diharapkan rudal yang sepenuhnya dirancang Putra Indonesia dapat ditawarkan dengan harga lebih murah ketimbang rudal-rudal besutan Luar Negeri.

 Spesifikasi Petir V-101 

★ Panjang: 1.850 mm
★ Bentang sayap: 1.550 mm
★ Berat tanpa hulu ledak: 20 kg
★ Air frame set: carbon reinforced composite
★ Propulsion system set: turbine engine thrust
★ Berat hulu ledak: 10 kg
★ Jarak jangkau pada uji perdana: 45 km
★ Kecepatan uji tahap kedua: 260 km per jam
★ Sistem elektronik: PID controller, 3D waypoint autopilot, GPS navigation, complete with 6 DoF sensors, dan 3 axis magnetometers. [indomiliter]

  ★ Garuda Militer  

Industri Pertahanan Strategis Dalam Negeri Masih Menyedihkan

Kapal selam kedua KRI 404 Trisula. Termasuk dalam 7 prioritas Kemhan. Nantinya PT PAL di harapkan dapat menyerap teknologi kapal selam dan mampu menmproduksi sendiri, bukan hanya merakit. [TNI AL] ☆

Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menilai kondisi dan kemampuan manufakturing industri pertahanan strategis dalam negeri masih menyedihkan. Hal ini terjadi karena ada kesenjangan yang besar antara kemampuan secara teknologi dengan kesiapan manufakturing industri pertahanan. Tidak adanya lapangan pekerjaan yang memungkinkan bagi para ahli, menyebabkan para ahli di bidang teknologi akhirnya hengkang dan memilih bekerja di luar negeri.

Ketua Tim Pelaksana KKIP Laksaamana (Purn) Soemarjono mengatakan hal itu dalam penyampaian Program Kebijakan KKIP kepada media di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Kamis (10/11/2016).

Dijabarkan oleh Soemarjono, sesusai Undang-undang No 16 Tahun 2016 tentang Industri Pertahanan, KKIP mengemban tugas untuk mendorong pertumbuhan industri pertahanan strategis dalam negeri. “Bagaimana industri pertahanan itu makin maju, itu ada undang-undangnya. Nah, keterlibatan KKIP itu ya di sini,” ujar Soemarjono yang mantan KSAL ini. Sebelum ada undang-undang ini, industri pertahanan hanya dilindungi oleh Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Kepres).

Diakui Soemarjono, untuk menyosialisasikan Undang-undang No 16 Tahun 2012 ternyata tidak mudah, menyebabkan mekanisme pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) tidak sesuai dengan aturan undang-undang tersebut. “Misalnya, pengadaan barang dari luar negeri yang tidak disertai dengan offset, imbal dagang, dan kandungan lokal. Kami berharap, undang-undang ini sebenarnya tidak hanya dipahami oleh pengguna dan pemerintah saja, namun juga oleh masyarakat,” tambahnya.

Soemarjono menegaskan, offset yang dituntut dalam pembelian alpalhalkam dari luar negeri sesungguhnya adalah untuk kepentingan nasional. “Jadi kita waktu beli barang dari luar negeri itu kita mendapat susuk-nya (kembaliannya) dalam bentuk nilai untuk membangun industri pertahanan tadi. Bukan uang dan saya tegaskan bahwa KKIP tidak berada di ranah pengadaan,” ujarnya.

 1.200 pengadaan baru 
Target Industri Dalam Negeri dalam pemenuhan Alpalhankam atau Alutsista. [Roni Sontani]

Ketua Bidang Transfer Teknologi dan Offset KKIP Laksda (Purn) Rahmad Lubis menyampaikan, UU no 16 tahun 2012 mengamanatkan bahwa pembelian alpalhankan dari luar negeri mewajibkan ada imbal dagang, kandungan lokal, dan offset. Jadi, ujarnya, sekarang tidak boleh lagi ada pembelian dari luar negeri yang tidak disertai tiga hal itu. “Minimal harus ada salah satu dari tiga poin itu,” ujar Lubis.

Ditambahkan, untuk peiode 2015 hingga 2024 (MEF II dan III) terdapat 1.200 jenis alpalhankam baru yang akan diproses pengadaannya. Maka dari itu KKIP telah menyusun dan memasukkannya ke dalam Buku Rencana Induk Industri Pertahanan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam. “Di buku tersebut, selain nama dari masing-masing jenis, teknologi dari tiap-tiap jenis, kesiapan industri pertahanan, cara mana yang akan dipilih, itu ada semua,” terang Lubis.

Ia melanjutkan, bahwa ke 1.200 jenis alpalhankam yang telah ditetapkan itu tidak boleh berubah-ubah lagi karena akan menyulitkan proses untuk mengawasi atau mengikutinya. “Oleh karena itu kita akan memohon kepada ketua KKIP, Bapak Presiden RI, supaya beliau berkenan mendefinitifkan ini sebagai rencana nasional. Agar rencana penganggaran, penyedia anggaran, pengguna alpalhankam, pengelola kekuatan pertahanan, industri pertahanan semuanya menggunakan buku ini sebagai acuan,” papar Lubis.

Selain pembelian barang dari luar negeri, pemeliharaan alpalhankam atau alutsista juga sudah tidak dimungkinkan lagi dilaksanakan di luar negeri karena melanggar Undang-undang. “Itu Pasal 43 ayat 2. Artinya harus di dalam negeri. Nah, pengertian di dalam negeri, ya terserah. Mau itu bengkel orang asing, atau bengkel kita, atau bengkel patungan. Yang penting di dalam negeri. Ini dalam rangka menjaga kerahasiaan, percepatan, penambahan lapangan pekerjaan, pemasukan pajak, menghemat devisa, dan lainnya,” jelasnya.

Setelah dipetakan, dari 1200 alpalhalkam yang akan dibeli itu sebanyak 40% mengharuskan pengadaan dari dalam negeri, 13% melalui Litbang nasional, 27% pengadaan dari luar negeri, 10% joint development, dan 10% joint venture.

Lubis menambahkan, dari 1.200 pengadaan alpalhankam itu, KKIP telah menetapkan tujuh prioritas bidang hankam, yakni propelan, roket, rudal, medium tank, radar, kapal selam, dan pesawat tempur.

Tujuh prioritas bidang Alpalhankam. [Roni Sontani]

Terkait kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang secara kesiapan manufakturing masih lemah, lubis menyatakan, dengan adanya keharusan imbal dagang, kandungan lokal, dan offset yang nilainya minimal 85% (offset minimal 35%) itu yang akan meningkatkan readiness level dari industri pertahanan dalam negeri. “Ini penting sekaligus untuk menyehatkan industri pertahanan, karena dengan modal puluhan triliun industri strategis dalam negeri keuntungannya masih kecil,” lanjut Lubis.

Wakil Ketua Pelaksanan KKIP Marsyda (Purn) Eris Herryanto menyampaikan penegasan bahwa KKIP tidak pernah masuk di urusan pengadaan. Eris menyatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan dimana KKIP seolah dianggap sebagai instansi yang kerap mempersulit pengadaan alutsista dari luar negeri. “TNI, Kemhan mau beli apa saja silakan. Kami hanya melaksanakan undang-undang bahwa setiap pengadaan barang dari luar negeri, KKIP harus diberi tahu terlebih dahulu agar kita bisa menyiapkan untuk meminta offsetnya,” tegas Eris.

Pernyataan Eris diperkuat oleh penyataan Soemarjono bahwa pengguna atau TNI dalam hal ini adalah yang paling tahu mengenai kebutuhan alutsista sesuai spesifikasi teknis dan kebutuhan operasinya. “KKIP tidak akan mengurangi spektek yang dibutuhkan oleh pengguna, karena dengan mengurangi spektek yang dibutuhkan, artinya mengurangi kemampuan dan itu berpengaruh pada tidak tercapainya misi/operasi” tutup Soemarjono.

Author: Roni Sontani

  ★ Angkasa  

Perkembangan dan Halangan Program Prioritas Industri Pertahanan

Prioritas 7 AlapalhankamRKX200TJ Si Orenj

Tujuh kelompok alat perlengkapan untuk pertahanan dan keamanan (alapalhankam) menjadi prioritas dalam pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Kini, Indonesia sudah punya beragam produk, dari roket hingga kapal selam.

Tujuh kelompok alapalhankam ini menjadi fokus pengembangan industri pertahanan dalam negeri karena dinilai punya peran signifikan sebagai proyek jangka panjang. Indonesia pun membeli dari luar negeri dengan sistem ofset.

Ofset merupakan sistem pembelian barang (pesawat terbang dan sebagainya) yang mewajibkan pabrik penghasil sebagai penjual untuk memberikan lisensi pembuatan sebagian komponennya pada industri di negara pembeli. Sistem ini dimanfaatkan untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

"Kalau kapal selam sudah berjalan, medium tank tahun depan sudah selesai prototype-nya," kata Ketua Bidang Alih Teknologi dan Ofset Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Laksamana Muda Purn Rachmad Lubis di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2016).

Tujuh program prioritas ini terdiri dari, roket, radar, rudal, propelan, kapal selam, medium tank, dan pesawat tempur. Beberapa industri pertahanan dalam negeri telah mampu memproduksi ini, meski masih diperlukan pengembangan dan penyempurnaan.

Rachmad mencontohkan roket yang diproduksi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Roket itu sudah bisa diterbangkan, meski masih mengalami beberapa masalah teknis.

Pemerintah kata dia masih berusaha memperbaiki industri pertahanan dengan sistem ofset. Tiongkok, kata dia, telah menjanjikan memberikan ilmu pembuatan rudal secara cuma-cuma, asal Indonesia membeli 150 rudal buatan mereka.

Namun, keterbatasan anggaran menjadi penghalang mengambil kesempatan yang ditawarkan Tiongkok. Indonesia, kata Rachmad, hanya mampu membeli lima rudal dalam satu rencana strategis (renstra). "Berarti butuh 30 renstra, kalau kita beli teknologinya itu USD 250 juta, duit dari mana?" kata dia.

Tapi, pemerintah tak patah arang. Pemerintah mengakali dengan belajar sedikit-sedikit dari proyek pembelian dan pembangunan rudal.

"Di project ini kita titipkan avioninknya, di project yang itu kita belajar peledaknya, turbona seperti apa, begitu," kata dia. (REN)
 ♖ Metrotvnews  

Kerjasama PTDI dan KAI

Buat Pesawat Tanpa Awak ModernBooth PTDI di penyelenggaraan Indo Defence, Aerospace, Helicopter and Marine 2016 Expo & Forum. ☆

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman untuk Implementasi Strategic Cooperation Agreement (SCA) dengan Korea Aerospace Industries (KAI), Ltd. PTDI nantinya akan menjadi perusahaan resmi yang ditunjuk oleh KAI untuk melakukan dukungan pemeliharaan, perbaikan dan overhaul termasuk sustainability, modifikasi dan upgrading untuk pesawat tempur T50i Golden Eagle dan pesawat latih militer KT1B.

SCA ditandatangani oleh Direktur Niaga dan Restrukturisasi PTDI, Budiman Saleh bersama Senior Executive Vice President & General Manager Research & Development Group Division, Jang Sung Sub dan disaksikan langsung Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, Direktur Utama PTDI, Budi Santoso, CEO KAI, Ha Sung Yong bersama Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Cho Tai Young.

PTDI dan KAI juga akan melakukan pengembangan bersama untuk pesawat terbang tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV), dengan konsep pembelajaran dan desain, termasuk nantinya akan dilakukan survey untuk melihat kebutuhan pengguna dan analisa resiko. Diharapkan kerja sama ini akan dapat menghasilkan pesawat tanpa awak generasi selanjutnya yang lebih modern dan dibutuhkan pasar.

Sebelumnya, PTDI telah berhasil membuat Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) Wulung yang dikembangkan bersama dengan BPPT, dan Balitbang Kemhan RI dan telah berhasil mendapatkan sertifikat tipe (Type Certificate) dari Indonesian Military Airworthiness Authority (IMAA) Kementerian Pertahanan RI. Dengan didapatkannya Type Certificate PTTA Wulung dari IMAA, PTTA Wulung telah memenuhi regulasi dan siap untuk diproduksi secara massal.

Dalam kerja sama di bidang pemasaran, akan dibentuk komite untuk mempelajari dan menganalisa pasar potensial seluruh produk yang dihasilkan PTDI dan KAI dan akan ditetapkan strategi dari masing-masing produk untuk dapat memenangkan persaingan di pasar alutsista dalam negeri dan luar negeri. Kerja sama jangka panjang ini nantinya akan menghasilkan sinergi dan integrasi marketing dan komersial serta berkembang ke kerja sama untuk ekspor pesawat tempur KFX/IFX.

Kedua Pihak setuju untuk melakukan kerja sama pemasaran CN235 dan KUH-1 di Indonesian dan Korea Selatan serta untuk mengembangkan potensi pasar bersama-sama. Saat ini, Indonesia mengoperasikan lebih dari 200 unit helikopter militer dan para-public, sehingga diperkirakan adanya permintaan besar pergantian unit karena penuaan usia armada yang sudah ada. Selanjutnya, pengenalan masing-masing produk di kedua Negara diharapkan akan menjadi unggulan dalam pengembangan pasar di kawanan asia tenggara.

Setelah penandatanganan Implementasi Strategic Cooperation Agreement (SCA) diharapkan seluruh program dan kegiatan terkait dengan pembangunan dan penguasaan teknologi pesawat tempur dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu. Keberlanjutan program pesawat tempur KFX/IFX akan dilaksanakan secara simultan sejalan dengan pelaksanaan fase Engineering and Manufacturing Development (EMD).

Program KFX/IFX fase Engineering and Manufacturing Development (EMD) merupakan program 10 tahun dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2026. Saat ini PTDI telah mengirimkan sebanyak 70 orang engineer baik yang senior maupun yunior yang dikirimkan ke Korea Selatan, dan jumlah ini akan meningkat setiap tahunnya serta akan mencapai puncaknya di tahun 2022 dimana akan ada hampir 200 engineer yang dikirimkan ke Korea Selatan.

"Kami akan kirim 200 sampai 300 orang ke Korea," kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero), Budi Santoso, melalui siaran pers.

Ditargetkan di tahun 2021 pesawat tempur KFX/IFX bisa diperkenalkan ke publik, kemudian membuat prototype ke-5 yang diproduksi di PTDI di tahun 2022. Setelah itu akan dikirimkan ke Korea Selatan untuk disempurnakan dan akan dikirimkan kembali ke Indonesia sebagai flying test bed untuk pengembangan dan wahana pembelajaran generasi muda PTDI. Dan diharapkan pesawat tempur KFX/IFX bisa mendapatkan Type Certificate di tahun 2025.

  ★ Republika  

[Foto] Kapal Perang Produksi PT PAL

Kapal SSV kedua pesanan Filipina dan PKR 10514 kedua pesanan TNI AL Penampakan aktifitas pekerja PT PAL menyelesaikan kapal perang pesanan Filipina dan TNI AL di Surabaya.

Sejumlah pekerja beraktivitas di dekat kapal perang jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) di Galangan Divisi Kapal Niaga PT PAL Indonesia (Persero), Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/11). [ANTARA FOTO/Irfan Anshori/foc/16.]

Kapal perang kedua pesanan Filipina yang pengerjaannya sudah memasuki tahap pemasangan akomodasi (outfitting) tersebut diperkirakan selesai lebih cepat dua bulan dari target yang ditentukan sebelumnya yakni Mei 2017. [ANTARA FOTO/Irfan Anshori/foc/16.]

Kapal perang jenis Perusak Kawal Rudal (PKR)-2 KRI I GUSTI NGURAH RAI-332 di Galangan Divisi Kapal Niaga PT PAL Indonesia (Persero), Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/11). [ANTARA/Irfan Anshori]

Kapal PKR-2 tersebut merupakan kapal canggih kelas frigate yang dikerjakan bersama (Joint Production) antara PT PAL dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) Belanda untuk Kementerian Pertahanan. [ANTARA/Irfan Anshori]

Ditargetkan selesai pengerjaannya pada bulan Oktober tahun 2017. [ANTARA/Irfan Anshori]
  ★ Garuda Militer  

[Video] Kerjasama Saab dengan PT Pindad

RBS 70 NG dan Radar Giraffe 1X AESA di rantis Komodo Ilustrasi model radar Giraffe 1X dipasang pada rantis Komodo [defence.pk] ☆

Seperti banyak negara lain, dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri, transfer teknologi dan penawaran offset menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam kesepakatan dengan mitra internasional.

Salah satu perusahaan barat yang membantu Indonesia dalam membangun kemampuan dalam negeri tersebut adalah perusahaan Swedia, Saab, yang telah menandatangani perjanjian dengan PT Pindad untuk fokus pada Ground Base Air Defence (GBAD).

Perjanjian dimaksud adalah sistem rudal RBS 70 NG dan radar Giraffe 1X AESA, yang akan diintegrasikan dengan kendaraan Komodo 4×4 produk PT Pindad. Contoh itu diperlihatkan di pameran Indo Defence 2016, di Jakarta.

Transfer teknologi direncanakan akan dilakukan pada pembuatan komponen less-advanced dari kedua sistem. Harapannya bahwa di masa depan, setelah Indonesia memperoleh pengalaman teknis yang memadai, mereka akan dapat memproduksi bagian-bagian yang lebih kompleks dan akhirnya mencapai transfer teknologi penuh.

Salah satu langkah pertama yang akan menjadi program pelayanan seumur hidup untuk rudal RBS 70 Indonesia, ujar Rickard Svensson, direktur bisnis Saab untuk kawasan Asia Pasifik. [Shephardmedia]

 Video liputan shephardmedia dari youtube : 

  ★ Garuda Militer  

Teknologi Industri Pertahanan Indonesia Berkembang

Terjadi 20 kerja sama pertahanan government to business maupun business to business Komodo dengan radar Giraffe X1. Nantinya radar produk Saab akan dipasang pada rantis Komodo.[defence.pk] ☆

Selama empat hari, 2-5 November 2016, kawasan JIExpo Kemayoran, Jakarta, ramai oleh pengunjung lokal dan luar negeri. Mereka ingin menyaksikan pergelaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam Indo Defence 2016.

Beberapa pengunjung mengabadikan momen bersama dengan alutsista produksi dalam negeri, seperti tank boat, senjata buatan PT Pindad (Persero), dan pesawat tanpa awak rakitan PT Dirgantara Indonesia.

Ketua Panitia Pelaksana Indo Defence 2016 Brigadir Jenderal TNI Jan Pieter Ate mengatakan, melalui pergelaran yang sudah ketujuh kalinya, sejatinya teknologi industri pertahanan dalam negeri sudah canggih. "Hampir semua bidang baik land forces, naval, dan aerospace, teknologi kita meningkat besar. Meski ada beberapa yang impor, kita tidak lagi ketergantungan. Kita bisa produksi sendiri," katanya kepada SINDOnews, Minggu (6/11/2016).

Jan menjelaskan bahwa penguasaan teknologi angkatan bersenjata Indonesia sudah canggih. Ia pun mencontohkan, dulu hanya mengenal Industri Pertahanan melalui PT Pindad yang memproduksi senapan SS1, Pistol P1, dan Amunisi Kaliber Kecil. "Sekarang industri pertahanan kita sudah mampu memproduksi kapal perang sampai dengan kelas Strategic Sealift Vessel (SSV) yang panjangnya 123 meter," kata Jan.

Menurut dia, PT Pindad dan industri swasta bahkan sudah mampu memproduksi bom udara dan pesawat tanpa awak serta roket, meskipun belum guided. Saat ini industri pertahanan sedang berusaha untuk menguasai teknologi peluru kendali.

Rajawali 720 produk PT Bhineka Dwi Persada telah dipesan Balitbang. [jakartagreater]

Sementara, PT Dirgantara Indonesia bersama BUMN dan industri pertahanan swasta dalam negeri lainnya juga telah memiliki kemampuan mengembangkan pesawat tanpa awak (drone) berjenis rotary wing dan fixed wing. Banyak kalangan menilai industri pertahanan lokal sudah menguasai teknologi defense system, combat management seperti kapal perang dan pesawat, juga battle management untuk ground forces.

Dengan keberadaan Indo Defence 2016, semakin membangun kepercayaan diri bagi industri pertahanan dalam negeri. Bahkan, kata Jan, para peserta asing memuji teknologi industri pertahanan Indonesia. Hal ini terbukti dari penyelenggaraan selama empat hari, terjadi 20 kerja sama pertahanan government to business maupun business to business (B to B).

Bahkan, lanjut Jan, dalam Indo Defence 2016 terjadi penandatangan kontrak senilai 1 juta dolar AS antara pembeli dan penjual. Namun, Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan itu enggan merinci transaksi tersebut.

Yang jelas, sambung dia, dalam kerja sama industri pertahanan dengan asing harus berbasis mutual benefit, ada transfer teknologi. "Dan, pengalaman saya bekerja sama pertahanan dengan luar negeri, mereka menyatakan 10-15 tahun mendatang, Indonesia akan tumbuh jadi kekuatan besar di kawasan Asia. Maka siapa yang tidak membangun hubungan dengan kita dari sekarang, mereka akan terlambat," ujarnya.

Seiring dengan peningkatan kemampuan teknologi industri pertahanan dalam negeri, Jan berharap pemerintah memberi insentif dan penugasan dalam bentuk regulasi, seperti pembebasan pajak impor untuk komponen industri pertahanan atau membeli produk industri pertahanan lokal.

Pemerintah juga menugaskan TNI menggunakan produk dalam negeri sehingga ada kepastian dari industri lokal, yang menghasilkan return of investment untuk mengembangkan skill of business mereka. Dengan demikian, industri pertahanan lokal akan menciptakan inovasi-inovasi dalam teknologi militer terbaru. (sms)

  ★ Sindonews